BOGOR//Faktareformasi.com- Pemerintah telah menggelontorkan dana melakui Kementrian Desa untuk Pemulihan Ekonomi Nasional seperti
DD / ADD sesuai aturan Mentri NO 7 Thn 2021.
Selain itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
Keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi.
Namun masih ada Kepala Desa yang diduga tidak transparansi terhadap media yang sebagai sosial kontrol , salahsatunya di Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
H.Sahrudin selaku Kepala Desa Citeko ketika ditanyakan melalui sambungan whatsApp tanggal 2 November 2022 prihal alokasi anggaran
ketahanan pangan hewani yang 20 % dan dukungan penanganan covid 19 paling sedikit 8 % sebagai mana di kutip dari PP no 104 Thn 2021 pasal 4, penggunaan dana desa di taun 2022 program sektor prioritas lain nya, namun Kepala Desa Citeko tidak menjawab.
Selain itu intensif para RT , RW pun dan intensif para ustad atau guru ngaji serta BPJS pegawai pun tidak memberikan keterangan yang jelas, ada dugaan tertutup.
Padahal udah jelas selaku penyelenggara atau ( KPA ) kuasa pengguna anggaran adalah kepala desa yang menandatangani segala sesuatu nya untuk kebutuhan masyarakat yang menerima mangfaat anggaran tersebut.
Dalam masa-masa Pemulihan Ekonomi Nasional kepala desa harus mempertanggung jawab kan segala hal ke uangan desa sesuai di RAB dan RPJMDS dan harus transparan dalam penggunaan anggaran tersebut , jangan diam dan tidak memberikan keterangan pengalokasian anggaran tersebut.
Sampai berita di online kan , Kepala Desa Citeko Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan terkait alokasi anggaran desa tersebut.
H.Ali
