Kapolres Banjar AKBP Tyas Puji Rahadi, S.I.K. menghadiri Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Banjar Tahun 2025 digelar di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kota Banjar, Jumat (02/05/2025).
Bertindak Selaku Inspektur Upacara Wakil Wali Kota Banjar, Dr. H. Supriana, M. Pd., dengan Komandan Upacara, Lettu Inf. Warto (Danramil 1315/Lakbok) serta Perwira Upacara : Kapten Inf. Agus Kristiatmodjo (Danramil 1314/Cimaragas).
Naskah Pembukaan UUD 1945 dibacakan oleh Devalita Nadya Putri (SMAN 3 Banjar) serta Sejarah Singkat Otonomi Daerah dibacakan oleh Yanna Atmadhanisara Suudi, S.STP, (Analis Kerja Sama Bagian Pemerintahan Setda Kota Banjar).
Petugas Pengibar Bendera dilaksanakan oleh Farell Legy Suherli ( SMAN 1 Banjar), Rafi Sanjaya ( SMAN 3 Banjar) serta Muhammad Rizky Fadilah ( SMKN 2 Banjar). Upacara juga dirangkaikan dengan Peringatan Hari Otonomi aerah ke-XXIX (29) tingkat Kota Banjar tahun 2025.
Dalam amanatnya, Wakil Wali Kita menjelaskan bahwa Peringatan Hari Pendidikan Nasional serta Peringatan Hari Otonomi aerah ke-XXIX (29) tingkat Kota Banjar tahun 2025 merupakan dua momen yang sangat relevan untuk dimaknai bersama, karena keduanya merupakan fondasi penting dalam membangun bangsa dari daerah, khususnya dari Kota Banjar.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengusung tema : “partisipasi semesta wujudkan pendidikan bermutu untuk semua.” Tema ini menjadi cermin dari semangat inklusivitas dan keadilan dalam layanan pendidikan.
Sedangkan peringatan hari Otonomi Daerah ke-XXIX (29) tahun ini mengangkat tema : “sinergi pusat dan daerah membangun nusantara menuju Indonesia emas 2045.’ungkap Wakil Wali Kota.
Lebih jauh, Wakil Wali Kota menuturkan bahwa tantangan kedepan sangat kompleks, baik di bidang ekonomi, lingkungan, teknologi, maupun sosial budaya.
Dijelaskanya, arah pembangunan daerah di Kota Banjar diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui beberapa langkah strategis, di antaranya: 1. meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, baik melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan tata kelola keuangan daerah; 2. mengembangkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan masyarakat.
