Gambar Ilustrasi
Garut, 3 Juni 2025 – FaktaReformasi.com- Garut mendapatkan informasi viral terkait dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah Desa Wangun Jaya dan Desa Tanjung Mulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Investigasi dan keterangan dari beberapa narasumber yang berhasil dihimpun mengungkapkan keluhan dan kekecewaan dari tokoh masyarakat serta kelompok penerima manfaat (KPM).
Supriatna, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang juga menjadi pelapor dan saksi, didampingi perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bidang kemasyarakatan serta salah satu KPM yang diduga menjadi korban, menyampaikan dugaan penyimpangan tersebut pada Senin (3/6) pukul 13.00 WIB di halaman Mapolres Garut.
Supriatna menjelaskan, terdapat beberapa masalah serius seperti pencatutan nama KPM dan alamat fiktif, penggunaan nama KPM yang diduga telah meninggal dunia, hingga dugaan manipulasi data identitas dengan mengganti foto KTP milik salah satu KPM dengan foto orang lain. Kondisi ini menimbulkan kerugian dan kekecewaan mendalam bagi KPM yang terdampak.
“Kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menggambarkan lemahnya fungsi pengawasan dari jajaran terkait (TIKOR), sehingga memberi peluang bagi oknum-oknum yang ingin memanfaatkan program bantuan sosial ini untuk kepentingan pribadi,” ujar Supriatna.
Pelapor berharap agar laporan yang disampaikan ke Mapolres Garut tidak hanya menjadi upaya pencarian keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi momentum bagi seluruh jajaran pengawas untuk meningkatkan pengawasan secara komprehensif dan profesional. Dengan demikian, program PKH dan BPNT dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat penerima di Kabupaten Garut.
Tim Fakta Reformasi Garut akan terus memantau perkembangan kasus ini demi terwujudnya tata kelola bantuan sosial yang transparan dan akuntabel.
Tim FR Garut
