BANDUNG – Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah Projo (DPD Projo) Jawa Barat yang digelar di Hotel Horison, Kota Bandung pada Minggu (9/7/2023) dinilai ilegal.
Hal itu disampaikan Pendiri Projo Jabar, Agung Surya dalam acara Pernyataan Sikap Dukungan Pilpres 2024 Projo se-Jawa Barat kepada bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo di Sekretariat Roemah Bersama Alumni, Jalan Imam Bonjol Nomor 16, Kota Bandung, Sabtu (15/7/2023).
Menurut Agung, Konferda yang dipimpin oleh Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman itu tidak memenuhi syarat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
“Mereka mengadakan Konferda ilegal ya, artinya dari sisi konstitusional dari AD ART mereka tidak sah. Seharusnya dihadiri oleh 2/3 DPC yang hadir. Artinya, kalau kita memiliki 27 pengurus kota/kabupaten se-Jawa Barat minimal 20 DPC kabupaten/kota hadir, ini hanya 5 yang hadir,” beber Agung.
Agung juga menilai, Konferda tersebut secara sengaja tidak mengundang seluruh pengurus DPD ataupun DPC yang mendukung Ganjar Pranowo. Padahal, mereka masih memiliki SK kepengurusan yang sah.
“Seluruh kepengurusan baik di DPD maupun di DPC itu tidak diundang yang kemudian tidak mendukung calon presiden yang mereka usung. Padahal arus bawah di lapangan itu semua ke Ganjar jadi sengaja dimanipulasi,” katanya.
Dalam deklarasi dukungannya, kata Agung, Pendiri Projo secara tegas menolak usulan DPD Projo Jabar yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.
“Menyikapi rekomendasi DPD Projo Jabar yang mengusulkan pasangan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024 beberapa waktu yang lalu, maka dengan ini kami para pendiri Projo, Simpatisan Projo, Anggoto Projo yang ada di Jawa Barat menyatakan sikap menolak dengan tegas rekomendasi tersebut,” tegasnya.
Agung juga mengatakan, Projo sendiri lahir dan dibentuk untuk mendukung Jokowi Widodo (Jokowi) yang kala itu mencalonkan sebagai presiden. Karena itu, jika ada nama selain dari nama Jokowi, maka Projo kembali secara ideologis menjadi orang-orang PDIP.
“Kita semua sepakat dengan partai dan yang lainnya kita mendukung Ganjar Pranowo untuk 2024. Jadi apa yang dilakukan oleh DPD Projo Jawa Barat kemarin dalam Konferdanya itu sangat tidak etis, tidak bisa mendukung sepihak untuk memberikan dukungan kepada calon diluar Ganjar Pranowo, gak bisa itu,” tandasnya.
Untuk diketahui, DPD Projo Jabar menggelar Konferda yang dipimpin oleh Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman yang berlangsung di Hotel Horison, Kota Bandung, Minggu (9/7/2023).
Berdasarkan hasil Konferda tersebut, organisasi loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bulat mendukung Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) pada Pilpres 2024.
Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman mengakui, Konferda kali ini berlangsung cukup alot karena banyaknya perdebatan antara wakil-wakil Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Konferda Projo Jawa Barat kondusif dan kita sepakat yang sudah terjadi begitu luar biasa perdebatan dari beberapa DPC dan akhirnya kita ada yang terbanyak itu adalah Prabowo-Airlangga,” kata Djoni.
Djoni mengatakan, usulan Projo Jabar ini nantinya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo yang akan dilaksanakan pada September/Oktober 2023.
“Konferda ini cuman mengusulkan dari Jawa Barat ke DPP karena itu akan dibawa di Rakernas DPP nah kebetulan Jawa Barat tadi terjadi perdebatan yang cukup sengit dan ternyata yang besar adalah Pak Prabowo-Airlangga,” ungkapnya.BANDUNG – Konferensi Daerah (Konferda) Dewan Pimpinan Daerah Projo (DPD Projo) Jawa Barat yang digelar di Hotel Horison, Kota Bandung pada Minggu (9/7/2023) dinilai ilegal. Hal itu disampaikan Pendiri Projo Jabar, Agung Surya dalam acara Pernyataan Sikap Dukungan Pilpres 2024 Projo se-Jawa Barat kepada bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo di Sekretariat Roemah Bersama Alumni, Jalan Imam Bonjol Nomor 16, Kota Bandung, Sabtu (15/7/2023). Menurut Agung, Konferda yang dipimpin oleh Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman itu tidak memenuhi syarat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). “Mereka mengadakan Konferda ilegal ya, artinya dari sisi konstitusional dari AD ART mereka tidak sah. Seharusnya dihadiri oleh 2/3 DPC yang hadir. Artinya, kalau kita memiliki 27 pengurus kota/kabupaten se-Jawa Barat minimal 20 DPC kabupaten/kota hadir, ini hanya 5 yang hadir,” beber Agung. Agung juga menilai, Konferda tersebut secara sengaja tidak mengundang seluruh pengurus DPD ataupun DPC yang mendukung Ganjar Pranowo. Padahal, mereka masih memiliki SK kepengurusan yang sah. “Seluruh kepengurusan baik di DPD maupun di DPC itu tidak diundang yang kemudian tidak mendukung calon presiden yang mereka usung. Padahal arus bawah di lapangan itu semua ke Ganjar jadi sengaja dimanipulasi,” katanya. Dalam deklarasi dukungannya, kata Agung, Pendiri Projo secara tegas menolak usulan DPD Projo Jabar yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. “Menyikapi rekomendasi DPD Projo Jabar yang mengusulkan pasangan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2024 beberapa waktu yang lalu, maka dengan ini kami para pendiri Projo, Simpatisan Projo, Anggoto Projo yang ada di Jawa Barat menyatakan sikap menolak dengan tegas rekomendasi tersebut,” tegasnya. Agung juga mengatakan, Projo sendiri lahir dan dibentuk untuk mendukung Jokowi Widodo (Jokowi) yang kala itu mencalonkan sebagai presiden. Karena itu, jika ada nama selain dari nama Jokowi, maka Projo kembali secara ideologis menjadi orang-orang PDIP. “Kita semua sepakat dengan partai dan yang lainnya kita mendukung Ganjar Pranowo untuk 2024. Jadi apa yang dilakukan oleh DPD Projo Jawa Barat kemarin dalam Konferdanya itu sangat tidak etis, tidak bisa mendukung sepihak untuk memberikan dukungan kepada calon diluar Ganjar Pranowo, gak bisa itu,” tandasnya. Untuk diketahui, DPD Projo Jabar menggelar Konferda yang dipimpin oleh Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman yang berlangsung di Hotel Horison, Kota Bandung, Minggu (9/7/2023). Berdasarkan hasil Konferda tersebut, organisasi loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bulat mendukung Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) pada Pilpres 2024. Ketua DPD Projo Jabar, Djoni Suherman mengakui, Konferda kali ini berlangsung cukup alot karena banyaknya perdebatan antara wakil-wakil Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Konferda Projo Jawa Barat kondusif dan kita sepakat yang sudah terjadi begitu luar biasa perdebatan dari beberapa DPC dan akhirnya kita ada yang terbanyak itu adalah Prabowo-Airlangga,” kata Djoni. Djoni mengatakan, usulan Projo Jabar ini nantinya akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo yang akan dilaksanakan pada September/Oktober 2023. “Konferda ini cuman mengusulkan dari Jawa Barat ke DPP karena itu akan dibawa di Rakernas DPP nah kebetulan Jawa Barat tadi terjadi perdebatan yang cukup sengit dan ternyata yang besar adalah Pak Prabowo-Airlangga,” ungkapnya.
(Lia)