BLORA – Kembali beroperasinya outlet 23 HWG di Kabupaten Blora memantik gelombang kecurigaan publik, Jumat (24/10/2035).
Warga menilai aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah belum menunjukkan ketegasan dalam menindak pelanggaran terkait peredaran minuman keras (miras) yang kian meresahkan.
Sebelumnya, outlet tersebut sempat ditutup karena diduga melanggar aturan perizinan dan penjualan miras tanpa izin lengkap.
Namun kini, tanpa penjelasan resmi, tempat itu kembali buka seperti biasa.
“Kalau sudah jelas ada pelanggaran, kenapa bisa buka lagi? Jangan-jangan ada permainan di balik diamnya aparat,” sindir Ilham.
Ia menilai penegakan hukum di Blora masih tebang pilih dan rawan intervensi.
“Miras golongan A, B, dan C bisa beredar bebas tanpa izin resmi. Bahkan arak tradisional pun dijual terbuka. Aparat seolah menutup mata,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Iful, warga lainnya. Ia menyebut lemahnya pengawasan aparat mencederai upaya menjaga moral generasi muda.
“Kami ingin lingkungan aman bagi anak-anak. Tapi kalau miras dibiarkan beredar, artinya aparat gagal menjalankan amanah,” ujarnya.
Sementara itu, Cekrek, warga Blora lainnya, mengaku masih menemukan penjualan miras ilegal di sejumlah titik tanpa tindakan berarti dari pihak berwenang.
“Kami lihat sendiri ada yang jual miras oplosan berbahaya, tapi tetap dibiarkan. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga masalah moral aparat,” katanya.
Pemerhati sosial Sugeng menilai situasi ini menunjukkan lemahnya sinergi antara Pemkab dan aparat penegak hukum.
“Banyak kasus kenakalan remaja, kekerasan, bahkan kecelakaan dipicu oleh miras. Tapi penertiban hanya formalitas. Harusnya ada tindakan nyata, bukan sekadar razia pencitraan,” tegasnya.
Masyarakat kini mendesak pemerintah dan aparat untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu.
“Kalau hukum masih bisa dinegosiasikan, maka ketertiban hanya akan jadi ilusi,” pungkas Ilham.
