TANJUNGBALAI//faktareformasi.com Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menghadiri Workshop dan Diskusi Optimalisasi Penyelesaian Kasus Tuntutan Perbendaharaan yang digelar di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPK Sumut Paula Henry Simatupang, Bupati Labuhan batu Utara, Bupati Asahan, Bupati Batu Bara, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten, Inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tanjungbalai.
Workshop dan diskusi ini menjadi momentum strategis bagi Pemko Tanjungbalai untuk memperkuat pemahaman sekaligus merumuskan langkah-langkah dalam mengoptimalkan penyelesaian kasus tuntutan perbendaharaan.
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui workshop tersebut, Pemko Tanjungbalai diharapkan dapat mempercepat dan mengoptimalkan penyelesaian berbagai persoalan tuntutan perbendaharaan secara efektif, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta memperkuat pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab.
Wali Kota Mahyaruddin juga terus mendorong penguatan evaluasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap seluruh perangkat daerah. Langkah ini dilakukan agar setiap program dan kegiatan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai aturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.
Dengan penguatan pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan secara optimal, Pemerintah Kota Tanjungbalai berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tb1rs
