Dewan Pimpinan Wilayah Layanan Bantuan Hukum (LBH) Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Provinsi Jawa Barat resmi dikukuhkan untuk masa bakti tahun 2026–2031.
Mengusung tema besar “Menggapai Keadilan dan Kesejahteraan Melalui LBH-PPI Menuju Jabar Istimewa”, momen ini menjadi sangat istimewa karena merupakan pelantikan perdana struktur LBH-PPI di tingkat provinsi, yang kelak akan menjadi percontohan bagi pembentukan organisasi serupa di seluruh wilayah Indonesia.
Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dan penuh harapan di ruang sidang utama gedung dewan tersebut, diawali dengan pengambilan sumpah jabatan dan serah terima tanggung jawab. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) LBH PPI, H. Dharsy Akib, S.H, M.H, yang didampingi jajaran pengurus pusat, tokoh masyarakat, serta ratusan anggota PPI se-Jawa Barat.
Usai memimpin prosesi pelantikan, H. Dharsy Akib memberikan keterangan pers yang menegaskan makna strategis kehadiran lembaga ini bagi masyarakat Jawa Barat maupun bangsa Indonesia.
“Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pengukuhan di Gedung DPRD Kota Bandung ini berjalan lancar, tertib, dan sukses. Perlu dipahami, keberadaan LBH-PPI di sini adalah cabang resmi yang bernaung langsung di bawah LBH Pusat. Dan ini adalah yang pertama kali dilantik di Indonesia. Harapan kami, langkah yang telah dimulai oleh Jawa Barat ini akan segera diikuti dan disusul oleh provinsi-provinsi lain di seluruh tanah air,” ungkap nya
Berbeda dengan lembaga bantuan hukum lainnya yang umumnya memiliki lingkup layanan terbatas atau hanya fokus pada kelompok tertentu, LBH-PPI hadir dengan konsep yang jauh lebih luas, humanis, dan inklusif. Meski mengusung nama “Persatuan Pensiunan”, H. Dharsy Akib menegaskan bahwa lembaga ini dibangun untuk menjadi solusi hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang usia, status sosial, atau latar belakang.
“Harapan besar kami ke depan, LBH Pensiunan ini tidak hanya melayani kalangan pensiunan saja.
Kami memberikan kesempatan seluas-luasnya dan membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat umum. Jadi kami tidak berhenti dan bergantung hanya pada anggota atau pensiunan, tetapi seluruh masyarakat, baik yang berusia muda, generasi penerus, maupun warga biasa, semuanya kami persilakan datang mencari keadilan ke sini,” tegasnya.
Keunggulan utama yang menjadi pembeda LBH-PPI dengan lembaga sejenis lainnya, menurut H. Dharsy Akib, terletak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Struktur kepengurusan menggabungkan dua kekuatan besar yang saling melengkapi: kekayaan pengalaman para pensiunan pejabat dan aparat negara yang paham seluk-beluk hukum dan birokrasi, serta energi dan pemikiran segar dari generasi muda yang tangkas dan berdedikasi.
“Inilah keistimewaan kami. Kalau lembaga lain mungkin fokus pada satu bidang saja, tapi di LBH-PPI ini lengkap. Latar belakang pengurus kami bermacam-macam, semuanya ada dan terpenuhi. Kami terdiri dari para pensiunan yang dulunya memegang jabatan strategis dan memiliki pengalaman hukum serta birokrasi yang sangat luas. Di sisi lain, kami juga merekrut dan membutuhkan tenaga muda, seperti adik-adik yang kami terima magang dari Jakarta dan daerah lain. Kalau hanya tua-tua saja, kami khawatir tidak bisa bekerja maksimal. Perpaduan antara kebijaksanaan orang tua dan semangat anak muda inilah kekuatan kami,” papar Ketua Umum.
Kepada jajaran pengurus baru Jawa Barat yang baru saja dikukuhkan di Gedung DPRD ini, H. Dharsy Akib memberikan arahan tegas yang menjadi pedoman mutlak berorganisasi. Prinsip utama yang harus dipegang erat dan tidak bisa ditawar adalah pelayanan hukum yang gratis dan tidak membebani masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu dan para pensiunan yang telah mengabdi kepada negara.
“Saya sudah tekankan secara khusus kepada pengurus Jawa Barat: ingat, nafasnya LBH PPI itu adalah GRATIS. Tidak ada istilah memungut biaya sepeser pun saat menolong orang yang sedang kesusahan, dan ini khususnya berlaku bagi para pensiunan dan anggota kami. Itu pesan utama dan tidak bisa ditawar,” ujarnya dengan nada tegas dan berwibawa.
Lebih jauh ia menjelaskan, meski prioritas pelayanan utama tentu diberikan kepada anggota organisasi dan para pensiunan sebagai pemegang hak, namun semangat kemanusiaan tetap dijunjung tinggi. Bantuan hukum akan tetap disalurkan bagi siapa saja warga negara yang membutuhkan perlindungan hukum namun terhalang biaya.
“Tentu saja prioritas kami adalah anggota dan pensiunan. Tapi prinsip kemanusiaan tetap berlaku di atas segalanya.
Masyarakat umum yang butuh pertolongan, kami tetap bantu semampu kami. Di Jakarta saja banyak adik-adik muda yang kami bimbing dan latih untuk turun langsung membantu warga. Kami ingin LBH-PPI ini benar-benar menjadi wadah keadilan, di mana kehadirannya terasa meringankan beban masyarakat,” ungkap H. Dharsy.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan ini di Gedung DPRD Kota Bandung, LBH-PPI Jawa Barat kini resmi beroperasi dengan mandat besar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi warga. Gabungan harmonis antara kearifan pengalaman para pensiunan dan dinamika generasi muda diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang dihadapi masyarakat Jawa Barat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam mewujudkan visi besar Jawa Barat Istimewa.
Dharsy menutup keterangannya dengan optimisme tinggi. Ia meyakini, jejak emas yang ditorehkan di Jawa Barat hari ini akan menjadi cermin keberhasilan yang nantinya akan terulang di seluruh provinsi di Indonesia.
“Kami ingin LBH-PPI hadir sebagai pembela hak asasi, pendamping setia dan solusi hukum yang murah, mudah serta manusiawi. Menggapai keadilan dan kesejahteraan bukan lagi sekadar tema acara, tapi kenyataan nyata yang kami hadirkan. Selamat bertugas bagi pengurus baru, mari kita buktikan bahwa kita ada, berkarya dan bermanfaat bagi bangsa dan negara,” tegas H. Dharsy.
“Kini, payung hukum bagi seluruh warga Jawa Barat telah terbuka lebar. LBH-PPI siap melayani, siap membela dan siap mewujudkan keadilan untuk semua,” pungkas H. Dharsy.
(Lia)
